Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP)
Profil
- Jenis Program
- Nasional — Flagship Koperasi Desa
- Penyelenggara
- Kementerian Koperasi (Menteri: Ferry Juliantono - Gerindra)
- Dasar Hukum
- Inpres No. 9 Tahun 2025; Inpres No. 17 Tahun 2025
- Alokasi Anggaran
- Rp210–216 triliun (via Danantara & Himbara)
- Target Sasaran
- 80.081 unit koperasi di seluruh desa/kelurahan
- Tanggal Peresmian
- 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo
- Skema Operasional
- Pembiayaan Rp3M/unit (Rp2,5M capex + Rp500jt opex); Konstruksi via Agrinas
- Unit Usaha Layanan
- Kios sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage, logistik
- Koneksi Strategis
- Supplier utama bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Catatan Kritis
- MULTI-INDICATOR RISK: (1) Konflik kepentingan Presiden via Agrinas/YPPSDP, (2) Kontrak konstruksi Rp128T tanpa tender, (3) Loop pendanaan tertutup Danantara, (4) Monopoli rantai pangan nasional MBG, (5) Risiko korupsi tata kelola lokal.
Relasi
RED FLAG
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Inpres No. 9/2025 yang meluncurkan program KMP senilai Rp210T, sekaligus mengendalikan YPPSDP yang memiliki 99% saham Agrinas — kontraktor utama program tersebut. Presiden adalah pembuat kebijakan sekaligus penerima manfaat kontrak. Ini bukan sekadar konflik kepentingan — ini adalah capture negara oleh institusi presiden.
Agrinas mendapat kontrak pembangunan 80.081 koperasi (Rp128T projected) + impor 105.000 kendaraan India (Rp24,66T) + subkontrak ke PMJS (Rp10,83T) — total potensi Rp160T+ — semua via penugasan langsung tanpa tender kompetitif. KPK menyatakan harus ikuti 12 tahapan, namun praktiknya banyak bypass. ICW sudah menyoroti ketertutupan informasi pengadaan.
Danantara (dipimpin Burhanuddin Abdullah — mantan terpidana korupsi, Thread B) mendanai Rp210T program KMP, yang kontraktor utamanya (Agrinas) dikuasai yayasan Prabowo, yang diawasi Menteri dari Gerindra (Ferry Juliantono), yang dibiayai dari Dana Desa (58% alokasi) + APBN. Satu loop tertutup: kebijakan (Prabowo) → kontraktor (Agrinas/YPPSDP) → pembiayaan (Danantara) → pengawasan (Menteri Gerindra). Tidak ada titik independen.
199 Koperasi Merah Putih sudah menjadi supplier SPPG MBG. Jika program berjalan penuh, Agrinas (milik yayasan Prabowo) akan mengontrol: konstruksi dapur MBG (via SPPG), distribusi bahan pangan (via KMP), dan logistik pengiriman (via motor listrik BGN Thread C + kendaraan impor India). Satu ekosistem di bawah kendali presiden mengontrol seluruh rantai pangan program sosial nasional senilai Rp71T+.
Studi CELIOS (sampel 108 kepala desa, 34 provinsi): 65% identifikasi potensi korupsi tata kelola, 76% perangkat desa menolak skema pembiayaan, potensi korupsi Rp4,8 triliun dari 80.000 koperasi. Kasus sudah terungkap: inflasi anggaran sistematis di Maluku Utara (2025), pemalsuan tanda tangan di Lampung. Perubahan mendadak skema via Inpres 17/2025 (Oktober 2025) — hanya 7 bulan setelah Inpres 9/2025 — mengindikasikan desain awal bermasalah.
Anggaran pembangunan gerai KMP ditetapkan flat Rp 1,6 Miliar/unit secara nasional oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, investigasi lapangan (seperti di Denpasar) menemukan nilai riil bangunan hanya berkisar Rp 800 - 900 Juta. Terdapat indikasi selisih (markup) hingga Rp 700 Juta per unit yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi merugikan negara triliunan rupiah jika dikalikan target 80.000 unit.