KONEKSI.ID
Organisasi5 indikasi

PT Yasa Artha Trimanunggal

Profil

Jenis
Perusahaan Swasta — Logistik & Pengadaan
Nilai Kontrak
Rp1,2 - 1,4 Triliun (Pemenang Motor Listrik MBG)
Direktur Utama
Yenna Yuniana (Saksi Kasus Bansos KPK)
Komisaris Utama
Andri Mulyono (Saksi Kasus Bansos KPK)

Relasi

RED FLAG

HIGHProduk Baru Tidak Teruji

Motor Emmo JVX GT dan JVH Max baru didaftarkan desainnya pada Agustus–Oktober 2025 — tepat sebelum kontrak BGN. Merek Emmo baru berdiri 2021, belum memiliki track record lapangan. APBN digunakan untuk memborong 21.801 unit produk yang belum teruji.

HIGHSelf Dealing Vertikal

PT Yasa Artha Trimanunggal adalah induk dari PT Adlas Sarana Elektrik (produsen Emmo). Yasa Group menciptakan anak perusahaan untuk memproduksi motor, lalu holding yang sama memenangkan kontrak pengadaan untuk mensuplai motor itu ke BGN. Satu entitas mengontrol seluruh rantai: produksi (Adlas) + distribusi + pemenang kontrak (Yasa) = tidak ada kompetisi yang sesungguhnya. Direktur Utama dan Komisaris Utama Yasa keduanya diperiksa KPK kasus bansos Rp200 miliar.

HIGHMilitary Insider Di Board

Ir. Budiharja R, Laksamana Muda TNI (Pensiun), duduk sebagai Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal. Perwira militer senior di board perusahaan logistik sipil yang kemudian memenangkan kontrak pengadaan pemerintah Rp1,2 triliun. Ini mengindikasikan akses jaringan militer/pemerintah digunakan untuk memenangkan kontrak.

MEDIUMEkspansi Agresif Pasca Bgn

Yasa Artha mengakuisisi maskapai SAM Air (30 September 2024) hanya 6 minggu setelah Dadan Hindayana ditunjuk sebagai Kepala BGN (19 Agustus 2024). Dalam 2 bulan berikutnya, menandatangani NDA pembelian 12 pesawat dari PTDI (BUMN pertahanan) senilai besar. Pola: perusahaan berkembang sangat agresif tepat setelah mendapat akses ke program pemerintah besar (BPN, MBG). Bukan perilaku bisnis normal.

MEDIUMHarga Tidak Transparan

BGN mengklaim harga Rp42 juta/unit — di bawah harga pasar Rp49,95–56,8 juta/unit. Center for Budget Analysis (CBA) menghitung total anggaran Rp3,2 triliun untuk 65.067 unit termasuk biaya pengiriman Rp528,9 miliar — berbeda jauh dari klaim BGN. CBA meminta Kejagung menyelidiki dugaan penyimpangan.

Sumber Data Primer