Kontrak Rp 600 Miliar Tanpa Tender.

Bagaimana BUMN percetakan memenangkan proyek sistem informasi kesehatan nasional.

1. 01

   Penunjukan Langsung

   Mismatch kompetensi — BUMN cetak uang memenangkan proyek IT Rp 600 M.

   Peruri secara historis adalah BUMN percetakan dokumen berharga. Kontrak sistem informasi kesehatan diberikan via penunjukan langsung kepada anak perusahaannya, PT Peruri Digital Security (PDS), tanpa tender kompetitif terbuka.

   ⚑ RF-001Badan Gizi Nasional (BGN)Perum Percetakan Uang RI (Peruri)PT Peruri Digital Security (PDS)
2. 02

   Konflik Kepentingan

   Chief DTO Kemenkes menjabat sebagai Komisaris Utama PDS.

   Setiaji, Chief DTO Kementerian Kesehatan, duduk sebagai Komisaris Utama PDS — lembaga yang menerima kontrak IT dari lembaga pemerintah. Wakil Direktur Utama, Rahmat Danu Andika, sebelumnya menjabat Direktur GovTech Procurement di pemerintahan.

   SetiajiRahmat Danu AndikaPT Peruri Digital Security (PDS)
3. 03

   Beneficial Owner

   Satu CEO, dua perusahaan, akumulasi kontrak ~Rp 700 M.

   Shoraya Lolyta Oktaviana terdaftar sebagai pemilik manfaat dua entitas berbeda (PT IMI dan PT NSP), yang keduanya memenangkan paket pengadaan rak Koperasi Merah Putih dengan nilai kumulatif ~Rp 695 miliar.

   ⚑ RF-008Shoraya Lolyta OktavianaPT Indoraya Multi Internasional (IMI)PT Nagatama Septa Persada (NSP)
4. 04

   Anomali Harga

   Markup ~300% pada pengadaan sikat dan semir sepatu SPPI.

   Harga satuan di Inaproc mencapai Rp 50.000–56.000 per unit, dibandingkan harga pasar eceran Rp 18.000–19.000. Total alokasi Rp 1,57 miliar untuk 12 paket kontrak via E-Purchasing.

   ⚑ RF-012Pengadaan Sikat & Semir Sepatu SPPIPT Gajah Mitra Paragon

DISCLAIMER — Analisis di atas berbasis dokumen publik (AHU, LPSE, SiRUP) dan laporan media terverifikasi. Platform ini bukan tuduhan hukum, melainkan alat bantu pemetaan fakta dokumen untuk mendukung pengawasan publik.