KONEKSI.ID
DOSSIER 03·Makan Bergizi Gratis

Rp 1,4 Triliun untuk Motor Listrik MBG.

Vendor pemenang adalah saksi kunci dalam kasus korupsi bansos di KPK.

Kontrak pengadaan motor listrik senilai Rp 1,4 triliun untuk distribusi program Makan Bergizi Gratis dimenangkan oleh PT Yasa Artha. Jajaran direksinya tercatat sebagai saksi kunci dalam kasus korupsi bansos yang saat ini sedang dalam penyidikan KPK.

10
Entitas Terpetakan
9
Relasi Ditemukan
4
Red Flag — HIGH
2
Red Flag — MEDIUM
KATEGORI: MAKAN BERGIZI GRATIS

Temuan Kunci

03 temuan
  1. 01
    Rekam Jejak

    Direksi vendor pemenang adalah saksi kunci kasus bansos KPK.

    Jajaran direksi PT Yasa Artha tercatat dalam berkas penyidikan KPK sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bansos. Fakta ini tidak menggugurkan status vendor dalam sistem pengadaan pemerintah.

  2. 02
    Skala Anggaran

    Rp 1,4 triliun untuk satu lini logistik — proporsi patut dipertanyakan.

    Alokasi Rp 1,4 T untuk motor listrik saja merupakan porsi signifikan dari total anggaran logistik MBG. Tidak ada data publik yang menjustifikasi pilihan teknologi atau unit cost.

  3. 03
    Sirkularitas

    Ekosistem vendor MBG tumpang tindih dengan ekosistem Agrinas.

    Beberapa entitas vendor yang muncul dalam paket logistik MBG juga tercatat sebagai pemasok dalam ekosistem Agrinas/KMP, mengindikasikan konsentrasi pasar yang sempit.

Kronologi

4 peristiwa
Feb 2025

RUP pengadaan motor listrik MBG diumumkan dalam SiRUP.

Jun 2025

PT Yasa Artha ditetapkan sebagai pemenang kontrak Rp 1,4 T.

Agu 2025

Audit silang KPK mengungkap keterlibatan direksi Yasa Artha dalam kasus bansos.

Nov 2025

Distribusi motor listrik dimulai — laporan lapangan menunjukkan inkonsistensi spesifikasi.

Aktor & Entitas

klik untuk detail

Sumber

21 tautan
Sumber utamaKompas, Detik, CNN Indonesia, Suara, Pinter Politik, Jakarta Satu, CBA, RMOL, The Jakarta Post

DISCLAIMER — Analisis di atas berbasis dokumen publik (AHU, LPSE, SiRUP) dan laporan media terverifikasi. Platform ini bukan tuduhan hukum, melainkan alat bantu pemetaan fakta dokumen untuk mendukung pengawasan publik.

Dossier Lainnya